Polisi langgar HAM di Musi Rawas

tidak tertutup kemungkinan polisi melanggar ham dalam penanganan kerusuhan massa selama kabupaten musi rawas, sumatera selatan, pekan lalu. demikian pendapat wakil ketua dpd, la ode ida, mengenai tindakan polisional dan justru berujung pada kematian lima penduduk setempat.

gesekan kepentingan serta politik setempat, saat tersebut, mencari emosi masyarakat mengarah di demonstrasi menanggapi usulan pemekaran kabupaten tersebut, adalah kabupaten musi rawas utara, yang urung dikabulkan.

kerusuhan musi rawas tak usah terjadi apabila polisi dapat mengendalikan diri ketika mengamankan penampilan demo warga yang menuntut pemekaran wilayah, katanya senator ida, di kendari, minggu.

saat penduduk melakukan penampilan demo papar senator tersebut, sepenuhnya berjalan alami, damai serta lancar tanpa banyak dan bertindak anarkhis.

Informasi Lainnya:

massa berubah anarkhis papar dia, setelah polisi dan mengamankan demo menembaki warga dengan brutal yang menewaskan empat warga serta pilihan pihak luka. tak kurang markas polres musi rawas dibakar, beberapa rumah kepolisian setempat dan sama. bahkan banyak pernyataan bahwa kabupaten itu tak lagi melayani keberadaan polisi.

masyarakat yang luka kemudian dilarikan pada properti sakit, namun hanya beberapa hari menjalani pemeliharaan, korban kena tembak tersebut meninggal. maka korban meninggal akibat kerusuhan di musi rawas, ujarnya.

senator ida menyatakan, di senin pekan depan, dirinya bersama anggota dpd dari sumatera selatan, akan berkunjung ke musi rawas, berkomunikasi langsung dengan penduduk setempat.

pada kunjungan tersebut kami hendak membayar masyarakat musi rawas yang menuntut pemekaran wilayah merupakan kabupaten musi rawas utara, agar bersabar, karena wilayah itu mau langsung dibahas menjadi daerah otonom baru bersama empat calon daerah otonom lainnya dalam indonesia, katanya.

mereka yang terlibat dalam penembakan penduduk itu, supaya diberi hukuman setimpal, makanya bisa menimbulkan jera terhadap polisi-polisi lain untuk bertindak brutal, katanya.

menurut senator ida, baru banyak lima calon daerah otonom masih yang hendak dibahas dpr selama sidang berikutnya dan direncakan dalam juli 2013.

kelima calon daerah otonom masih itu yakni, kabupaten musi rawas utara (sumatera selatan), kabupaten buton sedang, kabupaten buton selatan, kabupaten muna barat serta kota muna (sulawesi tenggara).