komisi x dewan perwakilan rakyat tidka puas melalui kinerja kementerian pendidikan serta kebudayaan sesudah menikmati permasalahan di pelaksanaan ujian nasional hampir pada berbagai provinsi.
fakta berbicara lain, makanya kami semua dalam komisi x amat tidka puas dengan un dan kacau ini. padahal setiap kali mencatat katanya persiapannya sudah matang, namun dan terjadi sampai hari ini berbalik kan, kata wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri saat berdialog dengan jajaran pemprov sulawesi selatan di ruang pola kantor gubernur sulsel pada makassar, senin.
ia menungkapkan permasalahan un dalam 2013 tak boleh terulang lagi pada tahun-tahun kedepan.
pihaknya harapkan kepada kemendikbud untuk bisa mengajarkan permasalahan tersebut agar mereka tak mengulangnya di tahun kedepan.
Informasi Lainnya:
- Tour Pulau Tidung
- Paket Wisata Pulau Tidung
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
- Beberapa tempat untuk belanja online
komisi itu telah melayangkan surat panggilan kepada mendikbud muhammad nuh untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada dpr tenntang melalui pelaksanaan un 2013.
kita mau minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. bagaimana masalahnya, termasuk sentralisasi percetakan oleh karenanya un amburadul begini, bagaimana dan terjadi serta bagaimana rencana mereka terhadap un 2014, tutur syamsul dan ditemani beberapa anggota dpr ri pada antaranya vena melinda, ulfah hermanto, juga ahmad zainuddin.
ia menyatakan sampai saat ini baru banyak bagian dan memperdebatkan soal teknis un. perdebatan itu mulai daripada pencetakan naskah ujian dan tersentralistik hingga materi teknis lainnya.
dpr, ujarnya, setuju dengan un yang untuk untuk perhatian pemerataan pendidikan.
akan sementara, tenntang melalui hasil un yang mau dijadikan dibuat tiket untuk masuk ke perguruan tinggi, dia menungkapkan perlunya kemendikbud menimbulkan patokan yang lain, tidak melihat hasil un.
hasil un tersebut tak memperlihatkan kualitas siswa yang sesungguhnya juga ini yang merupakan tantangan kita bersama. harus banyak perhatian lain selain dari hasil un tersebut, ujarnya.
ketua dewan studi sulsel professor halide yang hadir dalam dialog itu mengatakan berang melalui amburadulnya pelaksanaan un yang hampir terjadi pada berbagai provinsi.
ia menungkapkan pesan melalui komisi x dpr tersebut agar diutarakan pada kemendikbud mengenai kekecewaan pada pelaksanaan un.
ia menyatakan sejak awal tak pernah setuju jika pencetakan un mesti dipusatkan dalam jakarta.
alasan penolakan tersebut, katnaya, sebab letak geografis, terlebih dalam indonesia bagian timur dan cukup besar agar distribusi soal ujian.
ia menjelaskan un dan diselenggarakan serentak dengan mencetak naskah un yang tersentralisasi selama jakarta, hendak berpengaruh dalam distribusi.
dari januari lalu saya suda berbagi ke kemendikbud terkait risiko sentralisasi percetakan, saya bilang tinjau ulang, tapi sebab tidak didengar dengan demikian beginilah hasilnya, ujarnya.
ia menjelaskan kondisi geografis pada indonesia pihak timur, antara lain berupa kepulauan, pegunungan, melalui infrastruktur jalan dan masih kurang bagus makanya distribusi soal ujian memerlukan waktu yang berlarut.
dia menyampaikan tuntutan untuk badan standar nasional studi (bsnp) dan badan penelitian dan pengembangan (litbang) kementerian pendidikan juga kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.
ia menyatakan persoalan itu bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.
bsnp serta litbang kemendikbud, disamping pak menteri dan paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama dan disepakati bersama, sehingga berbagai mesti bertanggungjawab, katanya.
halide dan mempertanyakan alasan kemendikbud dan tak mengerjakan kontrak dengan percetakan terkait jadwal un.
seharusnya, katanya, kemendikbud menyerahkan kontrak dan jelas, tergolong kapan soal dicetak serta waktu didistribusikan ke daerah.
selain tersebut, halide mengemukakan bahwa pengawas sekolah bukan cuma dilakukan dengan guru, mau akan tetapi petugas bagian tata upaya-upaya dan terpaksa turun tangan.
oleh karena itu, dia berharap kepada komisi x dpr untuk bisa menyatakan hal tersebut terhadap mendikbud agar kementerian tersebut melayani saran-sarannya agar bahan evaluasi agar tidak terjadi kekacauan un, seperti saat ini.